> Hukum Pidana

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatanperbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia.

Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusian mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua.

>> detail

 

 

 

> Tindak Pidana Harta Kekayaan

Tindak pidana terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), dimuat dalam Buku II KUHP yaitu :

  1. Pencurian (diefstal), diatur dalam Bab XXII. >>detail...
  2. Pemerasan dan Pengancaman (afpersing dan afdreiging), diatur dalam Bab XXIII. >>detail...
  3. Penggelapan (verduistering), diatur dalam Bab XXIV. >> detail...
  4. Penipuan (bedrog), diatur dalam Bab XXV. >>detail...
  5. Penghancuran dan perusakan benda (vernieling of beschadiging van goederen), diatur dalam Bab XXVII. >> detail...

 

>> detail...

 

 

         
  LOGIN
     
Username
:
Password
:
     
 
  SUPPORTED
 
 
   
     
 
 
 
@2008 Informatic Engineering